Kamis, 21 Februari 2013 15:19 wib
Basuki T Purnama
JAKARTA - Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ternyata pernah mengutarakan
curahan hatinya kepada Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, terkait
mark up anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Fadli menuturkan, Ahok, sapaan Basuki, pernah bercerita bahwa dalam anggaran perluasan satu halte bus yang diajukan anak buahnya mencapai Rp46 miliar.
"Beberapa kali saya bertemu dengan dia (Ahok), dia mengatakan anak buahnya mengajukan anggaran perluasan satu halte bus mencapai Rp46 miliar," kata Fadli dalam diskusi 'Mencari Presiden 2014', di Sun Institute, Jalan Tebet Barat Dalam VIII A No. 25, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Dikatakan Fadli, Rp46 miliar merupakan jumlah sangat besar jika hanya untuk memperluas satu halte bus yang ada di Jakarta. Padahal, kata dia, untuk memperbaiki halte bus paling besar hanya membutuhkan biaya Rp250 juta.
"Paling mahal ya Rp500 juta sampai Rp1 miliar lah, itupun halte busnya sudah dilapis dengan emas," tuturnya.
Untuk itu, sambung dia, Gerindra sangat mendukung pengawasan anggaran dan bersih-bersih di tubuh Pemda DKI yang dilakukan oleh Ahok bersama dengan Joko Widodo.
"Ini menunjukan adanya still corruption, pembenahan itu harus dilakukan dari atas baru ke bawah," jelasnya.
(lam)
Fadli menuturkan, Ahok, sapaan Basuki, pernah bercerita bahwa dalam anggaran perluasan satu halte bus yang diajukan anak buahnya mencapai Rp46 miliar.
"Beberapa kali saya bertemu dengan dia (Ahok), dia mengatakan anak buahnya mengajukan anggaran perluasan satu halte bus mencapai Rp46 miliar," kata Fadli dalam diskusi 'Mencari Presiden 2014', di Sun Institute, Jalan Tebet Barat Dalam VIII A No. 25, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Dikatakan Fadli, Rp46 miliar merupakan jumlah sangat besar jika hanya untuk memperluas satu halte bus yang ada di Jakarta. Padahal, kata dia, untuk memperbaiki halte bus paling besar hanya membutuhkan biaya Rp250 juta.
"Paling mahal ya Rp500 juta sampai Rp1 miliar lah, itupun halte busnya sudah dilapis dengan emas," tuturnya.
Untuk itu, sambung dia, Gerindra sangat mendukung pengawasan anggaran dan bersih-bersih di tubuh Pemda DKI yang dilakukan oleh Ahok bersama dengan Joko Widodo.
"Ini menunjukan adanya still corruption, pembenahan itu harus dilakukan dari atas baru ke bawah," jelasnya.
(lam)